Ekonomi
Sabtu, 24 November 2018
OJK Tasikmalaya
Sosialisasi Investasi Keuangan di Event QINI 139
OJK Tasikmalaya
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya dan Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Tasikmalaya Kota menyelenggarakan Sosialisasi Mengenal Investasi Keuangan yang Legal dan Logis dan Sosialisasi Investasi Ilegal dan Cara Penanganannya, Jumat (23/11), di Aula Musyahadah Masjid Al-Fattah Tasikmalaya

idrisiyyah.or.id | EKonomi - Event Qini Nasional ke-139 tak hanya diisi dengan ceramah keagamaan, tapi juga permasalahan umat lainnya. Salah satunya adalah peran serta dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya dan Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Tasikmalaya Kota yang menyelenggarakan Sosialisasi Mengenal Investasi Keuangan yang Legal dan Logis dan Sosialisasi Investasi Ilegal dan Cara Penanganannya, Jumat (23/11), di Aula Musyahadah Masjid Al-Fattah Tasikmalaya.

Peserta kegiatan ini, Mahasantri Ma’had Aly Idrisiyyah, Kelas 12 Ma’had lil banin dan banat Pondok Pesantren Idrisiyyah (PPI), dan jamaah peserta Qini Nasional ke-139.

Turut hadir pula perwakilan pengurus pusat Tarekat Idrisiyyah diantaranya Staf Ahli Ustad ir. Irfan Budiono, MM, Direktur Operasional Ustad Adang Nurdin MS, M.Pd, Kepala Divisi Pendidikan Ustad Asep Deni, M.Pd, Kepala Divisi Dakwah Ustad Ahmad Faqih, S.Pd.I. dan para tamu undangan dari OJK Tasikmalaya Ngapon dan Nova, beserta Kanit I Tipidter Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota Ipda Ridwan Budiarta, S.H.

Pemateri pertama dari OJK Ibu Nova menyampaikan, Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

"Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut," tuturnya.

Ibu Nova menyampaikan, Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.

Nova juga menyampaikan, Perusahaan atau pihak yang melakukan penawaran investasi ilegal hampir sebagian besar bukanlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sehingga Perusahaan atau pihak tersebut tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK. "Dengan demikian OJK tidak dapat memastikan aspek legalitas dari perusahaan tersebut," tegasnya.

Terkait dengan hal tersebut, dalam upaya untuk ikut serta melawan tawaran investasi ilegal yang merugikan dan meresahkan masyarakat, OJK memiliki dua strategi, yaitu:

Preventif, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal Knowledge sharing dengan penegak hukum dan regulator di daerah.

Represif, membantu melakukan upaya koordinatif antarinstansi terkait untuk mempercepat proses penanganan melalui kerangka kerjasama Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi atau yang lebih dikenal dengan Satgas Waspada Investasi.

"Kasus-kasus dan pengaduan masyarakat terkait investasi ilegal yang dilaporkan ke OJK akan dikoordinasikan dengan Satgas Waspada Investasi untuk penanganannya," kata Ibu Nova.

Foto: Idrisiyyah

Masih ditempat yang sama Kanit I Tipidter Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota Ipda Ridwan Budiarta, S.H. menyampaikan ciri-ciri investasi bodong, Sebagai berikut:

1. Imbal hasil yang di luar batas kewajaran dalam waktu singkat

2. Penekanan utama pada perekrutan

3. Tidak dijelaskan bagaimana cara mengelola investasinya

4. Tidak dijelaskan underlying usaha yang memenuhi asas kewajaran dan kepatutan di sektor investasi keuangan

5. Tidak jelasnya struktur kepengurusan, struktur kepemilikan, struktur kegiatan usaha dan alamat domisili usaha

6.Kegiatan yang dilakukan menyerupai money game dan skema ponzi. Menyebabkan terjadinya kegagalan untuk mengembalikan dana masyarakat yang diinvestasikan

 


MUHAMMAD SYARIF | SALMAN AL FARIZI